KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pemkab Bogor terkait Dugaan Korupsi Rachmat Yasin

Okezone, Ariedwi Satrio ยท Selasa, 13 Oktober 2020 - 12:01:00 WIB
KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pemkab Bogor terkait Dugaan Korupsi Rachmat Yasin
Eks Bupati Bogor, Rachmat Yasin. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan sejumlah pejabat Pemkab Bogor, Jawa Barat hari ini, Selasa (13/10/2020). Mereka akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dan gratifikasi mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY).

Pejabat Pemkab Bogor yang dipanggil yaitu Kasubag Keuangan DLLAJ, Yuyuk Rusmayati; Kabid Terminal dan Angkutan Dishub, Dudi Rukmayadi; Sekretaris DPKBD, Setyanto Susanto; Mantan Sekretaris DPKBD, Ade Jaya Munadi serta Sekretaris Satpol PP, Aris Mulyanto.

"Mereka dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tersangka RY," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik terhadap para pejabat Pemkab Bogor tersebut. Diduga KPK sedang mendalami proses pemotongan uang yang diperuntukkan bagi Rachmat Yasin.

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin sebagai tersangka korupsi. Rachmat Yasin diduga memotong uang pembayaran dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan menerima sejumlah gratifikasi.

Rachmat Yasin diduga menerima uang sebesar Rp8,9 miliar dari hasil memotong anggaran atau bayaran bawahannya. ‎Uang tersebut diduga digunakan oleh Rachmat Yasin untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2013-2014.

Selain itu, Rachmat Yasin juga diduga menerima sejumlah gratifikasi selama menjabat Bupati Bogor. Adapun, gratifikasi yang diterima Rachmat Yasin berupa ‎tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Atas perbuatannya, Rachmat Yasin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Editor : Rizal Bomantama