KPK Segera Selesaikan Berkas Perkara RJ Lino: Penyidikan Sudah Lebih dari 5 Tahun

JAKARTA, iNews.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelesaikan berkas perkara mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Persero, Richard Joost Lino atau RJ Lino. Hal itu dilakukan agar RJ Lino segera disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta.

"Kami akan berupaya menyelesaikan pemberkasan perkara tersebut untuk segera dapat dilimpahkan kepada pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor)," kata Plt Juru Bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangannya, Senin (29/3/2021).

Baca Juga

Sukses Uji Coba Bersejarah, Jet Tempur Nirawak KIZILELMA Perkuat Posisi Pertahanan Turki

Ali menyebut penyidik juga segera memanggil saksi-saksi. Pemeriksaan saksi untuk menguatkan bukti perkara yang menjerat RJ Lino. 

"Penahanan selama 20 hari tentu akan dipergunakan untuk melengkapi berkas perkara, baik syarat formil maupun materiilnya," kata Ali.

Baca Juga

RJ Lino Mengaku Senang Akhirnya Ditahan, Ini Alasannya

Nantinya, jika dalam 20 hari pemberkasan tidak selesai, KPK akan meminta memperpanjang penahanan. Namun, Ali mengatakan penyidik akan berupaya segera menuntaskan berkas perkara RJ Lino.

"KPK tentu memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian perkara yang sudah lebih lima tahun tersebut," ujarnya.

Baca Juga

Perjalanan Kasus RJ Lino: Jadi Tersangka KPK Sejak 2015, Akhirnya Ditahan Maret 2021 

Diberitakan sebelumnya, KPK resmi menahan RJ Lino, pada Jumat 26 Maret 2021. Tercatat RJ Lino, ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Desember 2015.

Baca Juga

KPK Tahan RJ Lino terkait Korupsi QCC Pelindo II, Ini Jejak Kasusnya

Dia ditahan setelah rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II. RJ Lino tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan tiga QCC PT Pelindo II pada anggaran 2010. Dia diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya untuk meperkaya diri sendiri serta koorporasi.

RJ Lino diduga melakukan penunjukan langsung perusahaan asal China, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co, Ltd dalam pengadaan tiga QCC yang dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.

Atas perbuatannya, RJ Lino disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Editor: Ibnu Hariyanto