KPU: Kepala Daerah Jadi Capres-Cawapres Harus Minta Izin Presiden

Baca Juga

Presiden Jokowi Tegaskan Tak Campuri Penentuan Capres-Cawapres

Sebagai informasi, MK telah mengabulkan uji materiel Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang dilayangkan Almas Tsaqibbirru Re A, dengan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Ketua MK, Anwar Usman menyatakan mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Baca Juga

Saldi Isra Ungkap Sikap MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Berubah usai Anwar Usman Terlibat

"Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian," katanya.

Dalam putusannya, Anwar menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal batas usia capres-cawapres 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu apabila tidak dimaknai dengan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Baca Juga

Komentar Jokowi soal Putusan MK Kepala Daerah Belum 40 Tahun Bisa Jadi Capres-Cawapres

Dengan demikian, Anwar pun memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Editor: Rizky Agustian