Menaker Yassierli Tegaskan Penyusunan PP Pengupahan Dasar Penetapan UMP 2026 Libatkan Buruh

JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang menjadi dasar Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 telah melewati kajian panjang. Selain itu, aturan anyar ini juga melibatkan sejumlah pihak, termasuk serikat pekerja dan buruh.

Hal ini disampaikan Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Baca Juga

Trump Perluas Larangan Perjalanan AS hingga Mencakup Suriah dan Palestina

"Proses penyusunan PP ini telah melalui proses yang cukup panjang, kajian, kemudian kita mendengar aspirasi dari berbagai pihak, dari serikat pekerja, serikat buruh, dari para pengusaha" kata Yassierli.

Selain menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, Yassierli menyebut, pihaknya juga melakukan kajian akademik, terutama terkait Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu komponen penting dalam penetapan upah minimum.

Baca Juga

Menaker bakal Umumkan UMP 2026 Besok: RPP Sudah di Meja Presiden

"Kita juga melakukan kajian akademik terutama salah satu poin yang penting itu adalah terkait dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak), bagaimana menghitung, mengestimasi KHL, dan Alhamdulillah tahun ini kita sudah keluar dengan sebuah publikasi terkait dengan KHL," tuturnya.

Baca Juga

Menaker Sebut Formula Upah Minimum 2026 Masih Digodok, Naik Berapa?

Yassierli mengatakan, seluruh hasil kajian dan masukan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari penyusunan rancangan PP Pengupahan. 

Presiden Prabowo, kata Yassierli, juga mendengarkan langsung aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh, serta pihak-pihak terkait lainnya sebelum menetapkan formula pengupahan yang kini menjadi acuan.

Baca Juga

DPR Nyatakan PP 51/2023 tentang Pengupahan Tak Berlaku usai Putusan MK

Dalam PP Pengupahan, pemerintah juga mengatur mengenai upah minimum sektoral, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dia menegaskan, gubernur memiliki kewajiban untuk menetapkan UMP serta upah minimum sektoral provinsi, sekaligus memiliki kewenangan dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral di daerahnya.

"Semoga PP ini adalah hasil yang terbaik, bagaimana kita mempertimbangkan aspirasi dari serikat bekerja, serikat buruh dengan juga memperhatikan, mempertimbangkan masukan-masukan dari industri dan kami berharap inilah yang terbaik dan bisa kita jadikan sebagai patokan," ujarnya.

Editor: Aditya Pratama