MUI Minta Pemerintah-DPR Segera Susun Regulasi usai Terbitkan Fatwa Haram Vape

JAKARTA, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR segera menyusun undang-undang (UU) yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape. Permintaan ini disampaikan setelah MUI menerbitkan fatwa yang menetapkan penggunaan hingga perdagangan vape sebagai sesuatu yang haram.

Permintaan tersebut menjadi salah satu rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.

Baca Juga

MUI Terbitkan Fatwa Vape Haram, Produksi dan Perdagangan Juga Dilarang

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, fatwa tersebut tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mencakup seluruh rantai bisnis vape, mulai dari produksi hingga penjualannya.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya," ujar Ni'am dalam keterangannya dikutip, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

MUI Kaji Usulan Kapolri Jenderal Suyudi soal Fatwa Haram Vape

Ni'am menambahkan, penetapan fatwa tersebut didasarkan pada berbagai dampak negatif penggunaan vape. Produk tersebut dinilai mengandung nikotin yang dapat memicu ketergantungan dan berdampak buruk terhadap sistem saraf.

Selain itu, MUI menyoroti penyalahgunaan rokok elektrik sebagai media peredaran zat-zat terlarang, seperti narkotika dan psikotropika.

Baca Juga

Kapolri Minta MUI Terbitkan Fatwa Haram Vape: Salah Satu Sumber Malapetaka

Atas dasar itu, MUI meminta pemerintah dan DPR segera mengambil langkah konkret melalui penyusunan regulasi yang mengatur pelarangan vape. Regulasi tersebut diharapkan dapat menekan peredaran rokok elektrik sekaligus melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari paparan nikotin dan penyalahgunaan narkoba.

Ni'am juga menegaskan bahwa aktivitas produksi dan perdagangan vape termasuk dalam ketentuan haram yang ditetapkan melalui fatwa tersebut.

"Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," tuturnya.

Sebelumnya, MUI resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi hingga perdagangan produk rokok elektrik.

Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Editor: Aditya Pratama