Sengketa Pilpres, Tim Ganjar-Mahfud: MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator yang Fokus Angka

Jumat, 29 Maret 2024 - 08:09:00 WIB

Tim Hukum Ganjar-Mahfud mengingatkan MK jangan menjadi mahkamah kalkulator yang hanya berfokus pada angka dalam menangani gugatan sengketa Pilpres 2024. (Foto: Antara)

Ganjar usai Sidang di MK: Kami Ingin Demokrasi Diselamatkan, Agenda Reformasi Tak Boleh Dikangkangi

Diketahui, Tim Hukum Ganjar-Mahfud mengajukan PHPU Pilpres ke MK. Berikut isi petitum lengkap Ganjar-Mahfud di sidang PHPU Pilpres 2024:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Nepotisme Jokowi Begitu Rapi, Pilpres 2024 Aksi Teatrikal Belaka

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024

3. Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ungkap 3 Skema Dugaan Nepotisme Jokowi di Pilpres 2024, Apa Saja?

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Editor: Rizky Agustian