YLBHI Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Harus Diusut Tuntas, Desak Dalang Diungkap

Baca Juga

Sadap Prabowo, Eks Kapolri Listyo Sigit Terancam 10 Tahun Penjara

Isnur juga menyoroti dugaan penghapusan data pada Oktober 2026. Menurutnya, pengamanan harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan maupun hilangnya barang bukti. Dia menyebut sejumlah bukti yang perlu diamankan di antaranya server, cadangan data, log akses, daftar sasaran, dokumen perintah, hingga rekam distribusi hasil penyadapan.

"Server, cadangan data, log akses, daftar sasaran, dokumen perintah, dan rekam distribusi hasil harus diamankan secara forensik dengan rantai penguasaan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Baca Juga

Eks Kapolri Listyo Sigit cs Sadap Prabowo, Hasto: Penyalahgunaan Wewenang

Lebih lanjut, Isnur menilai dugaan penyadapan ilegal tersebut bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur internal kepolisian. Apabila terbukti dilakukan tanpa dasar hukum dan tujuan yang sah, praktik tersebut merupakan pelanggaran HAM sekaligus penyalahgunaan kewenangan.

Dia mengingatkan penyadapan terhadap jurnalis dan organisasi masyarakat sipil berpotensi membongkar identitas narasumber, informasi korban, strategi bantuan hukum, serta jaringan pembela HAM.

Baca Juga

Yusril: Presiden Prabowo Tahu Jadi Korban Penyadapan Eks Kapolri Listyo Sigit

Praktik tersebut juga dapat menimbulkan ketakutan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, melapor, berorganisasi, hingga mengawasi pemerintah. Terlebih, apabila penyadapan digunakan untuk memantau kritik atau kegiatan politik yang sah.