JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons polemik penyitaan aset First Travel oleh negara sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA). Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menolak putusan kasasi tersebut.
Mahfud menuturkan, ketika MA sudah mengeluarkan putusannya, maka pemerintah harus setuju. Seandainya tidak menerima, suatu saat bisa muncul kasus sama.
”Secara hukum, secara akademis, putusan MA tidak bisa dibatalkan pemerintah, ya sudah. Kalau menolak dengan alasan kasihan, besok akan ada masalah yang sama," kata Mahfud dalam wawancara khusus dengan iNews, Selasa (19/11/2019) malam.
Guru Besar Hukum Tata Negara ini mengatakan, dalam putusan kasasi ini sesungguhnya masih ada upaya hukum lain. Kendati demikian, terpenting saat ini putusan itu harus dilaksanakan dulu karena kasasi bersifat final dan mengikat.
”Kejaksaan bisa PK (mengajukan Peninjauan Kembali). Saya tidak tahu apakah ini sudah dilaksanakan. Laksanakan saja dulu. Nah, sesudah harta itu ada di pemerintah nanti biar Jaksa Agung yang mencari jalan,” kata Mahfud.