Pemerintah pusat tetap dapat mengerahkan personel, peralatan, logistik, pendanaan hingga dukungan teknis sesuai kebutuhan dan kewenangan.
"Artinya, bencana yang tidak berstatus nasional bukan berarti tidak ditangani pemerintah pusat. Yang utama adalah masyarakat terdampak segera memperoleh perlindungan, penyelamatan, kebutuhan dasar, pelayanan, dan pemulihan," ujarnya.
Menurut Berton, keselamatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi fokus utama dalam setiap penanganan bencana. Karena itu, respons terhadap bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai kondisi di lapangan.
BNPB juga akan mempelajari putusan MK tersebut secara menyeluruh untuk kemudian menyesuaikan pedoman serta tata kerja yang diperlukan. Penyesuaian akan dilakukan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
"BNPB juga akan memperkuat koordinasi agar cara penilaian dan pendataan berjalan seragam, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.