Sikap saling menghargai aturan hukum dipandang penting agar perbedaan pandangan tidak berujung pada aksi demonstrasi anarkis dan pembakaran yang hanya merugikan bangsa sendiri serta menguntungkan pihak asing.
Dalam kesempatan tersebut, apresiasi turut diberikan kepada iNews atas penyelenggaraan Pemimpin Daerah Awards 2026 yang memacu prestasi kepala daerah, kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum melalui proses penjurian yang objektif dan berintegritas.
Maraknya gesekan sosial di tengah masyarakat dinilai tidak terlepas dari pengaruh media sosial yang kerap bertindak sebagai pemicu keresahan publik. Penyalahgunaan teknologi digital modern dikhawatirkan dapat meracuni pemikiran generasi muda apabila ruang siber dipenuhi oleh konten-konten provokatif.
"Kompor dari keributan ini adalah media sosial yang kini sangat sulit dibedakan mana fakta dan mana hoaks akibat manipulasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan deepfake. Video-video lama didaur ulang seolah-olah terjadi saat ini, sehingga anak-anak muda kita diracuni oleh informasi yang tidak jelas dan menyesatkan," katanya.
Masyarakat pun diajak untuk lebih bijak dalam menggunakan gawai dan media sosial dengan menebarkan narasi kebaikan melalui kontribusi jempol digital yang positif di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas.
Untuk mencegah kekaburan informasi yang berisiko memicu instabilitas politik dan keamanan nasional, publik didorong untuk kembali merujuk pada saluran berita yang kredibel dan memiliki badan hukum resmi.
Media massa arus utama memegang tanggung jawab fundamental sebagai pilar edukasi bangsa dan rujukan utama penjernih fakta.
"Poin sentral untuk mendapatkan informasi yang akurat adalah kembali ke media-media mainstream yang resmi, baik televisi maupun media cetak yang sah. Ini menjadi instrumen edukasi penting bagi anak bangsa agar kita tidak mudah terpecah belah dan dapat menjaga stabilitas nasional," ucapnya.