Singkatnya, perkara itu naik ke penyidikan pada 15 Desember 2025. Pemohon menilai, peningkatan perkara ke tahap penyidikan tidak melalui prosedur yang jelas.
"Namun demikian perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya. Akibat berlakunya norma a quo, para pemohon justru diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung risiko hukum pidana atas kebijakan dan praktik internal perusahaan yang berada di luar kewenangan para pemohon," ujar pemohon.
Pemohon lalu menjelaskan alasan menggugat empat pasal di KUHAP baru. Di Pasal 16 ayat (1) KUHAP baru, pemohon menyinggung frasa 'penyelidikan dapat dilakukan dengan cara; c. wawancara'. Pemohon menyebut aturan itu mencerminkan ketidakseimbangan yang melanggar prinsip equality before the law.
"Akibatnya, penyelidikan sepenuhnya diserahkan pada diskresi penyelidik tanpa batasan normatif yang tegas sehingga memungkinkan pihak terlapor tidak mendapat kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan dalam tahap penyelidikan dibandingkan dengan pelapor," kata pemohon.
Di Pasal 19 ayat (1) KUHAP, pemohon juga menyoal frasa 'gelar perkara terhadap hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilaksanakan oleh penyidik untuk memutuskan status peristiwa yang dibuat dalam hasil penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana'.