JAKARTA, iNews.id - PT Harmas Jalesveva (Harmas) buka suara terkait gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari PT Bukalapakcom Tbk (BUKA) yang menuntut pengembalian dana Rp6,46 miliar. Permohonan PKPU tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta.
Terkait hal ini, Kuasa Hukum Harmas Roni Pandiangan menjelaskan pada dasarnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding, hingga Mahkamah Agung di tingkat kasasi (3 Tingkatan Peradilan) telah memutuskan bahwa Bukalapak harus membayar ganti rugi kepada Harmas sebesar Rp107 miliar. Hal itu sebagai buntut pembatalan sewa gedung oleh Bukalapak.
"Tagihan klien kami kepada Bukalapak adalah sah dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) di mana, dalam putusan a quo dari tingkat pertama sampai dengan kasasi, salah satu amarnya adalah menghukum Bukalapak untuk membayar sejumlah uang kepada Klien kami sebesar Rp107 miliar," kata dia dalam keterangan yang diterima iNews.id, Jumat (21/2/2025).
Roni pun menilai gugatan Bukalapak sebesar Rp6,46 miliar terhadap Harmas tidak mendasar. Sebab, tuntutan tagihan tersebut sudah diperiksa dalam rekonvensinya dan ditolak dalam putusan a quo.
"Lagi pula jumlah tuntutan hutang yang diajukan oleh Bukalapak sebesar Rp 6,4 miliar dibandingkan dengan kewajiban Bukalapak kepada Klien kami tidak sebanding, karena Bukalapak harus membayar Klien kami senilai Rp 107 miliar," ucapnya.
Lebih lanjut, Roni menjelaskan gugatan yang dilakukan Bukalapak menjadi penyalahgunaan prosedur hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, serta permohonan atau gugatan melalui pengadilan dengan itikad buruk.