KPK Beri Masukan Perbaikan Penyaluran Bantuan Usaha Mikro

Kurnia Illahi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. (Foto: Tangkapan layar Youtube KPK).

Kemudian, kata dia ketidakakuratan data penerima, yang bersangkutan dihubungi akan menerima BPUM sementara rekening bank berbeda, sehingga justru akhirnya tidak menerima bantuan. Keluhan lainnya, terkait informasi tentang BPUM secara umum, kriteria, tata cara dan sebagainya. 

"Ini menggambarkan sosialisasi mengenai program ini masih perlu diperbaiki," katanya.

Dia mengatakan, keluhan paling banyak untuk 2020 dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan di 2021, kata dia keluhan paling banyak dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Demi mendorong publikasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang program ini, melalui aplikasi JAGA.ID, KPK juga menyediakan informasi mengenai program BPUM yang berisi antara lain tentang siapa yang berhak menerima bantuan, proses pendaftaran, besaran BPUM dan lainnya," ucapnya. 

Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait
3 hari lalu

Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Jelang 2027, Bantuan Beras hingga Insentif Perumahan 

18 hari lalu

Punya 25 Perjanjian Dagang, Indonesia Bidik Ekspor Otomotif ke Lebih dari 100 Negara

2 bulan lalu

Airlangga Ungkap 1.800 Ton Emas di Bawah Bantal, Ini Penjelasan Kemenko Perekonomian

2 bulan lalu

Prabowo Usul Bentuk Pengadilan Ad Hoc Usut Pelanggaran BUMN, Ini Reaksi KPK

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal