JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi III DPR, Habiburokman buka suara terkait nasib dari rencana pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Sebelumnya, beleid perubahan ini direncanakan bisa dieksekusi pada tahun ini.
Mulanya, Habiburokman ditanya soal Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mana yang akan membahas RUU Perampasan Aset. Dia menyebut, kemungkinan besar Komisi III DPR yang akan menggarapnya.
"Kemungkinan besar Komisi III ya, tapi kita nggak tau. Yang jelas kalau komisi III ditugaskan, kita siap," kata Habiburokman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Namun, dalam waktu dekat belum ada rencana pembahasan RUU Perampasan Aset. Pasalnya, Komisi III DPR sendiri akan melakukan pembahasan RUU tentang Penyesuaian Pidana.
"Minggu depan kami akan membahas Undang-undang Penyesuaian Pidana ya namanya. Undang-undang Penyesuaian Pidana yang merupakan turunan apa namanya, tindaklanjut dari KUHP," katanya.