JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan sengketa pilkada terkait Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Banjarbaru 2024. Dalam putusannya, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dengan memuat paslon nomor urut 1 Erna Lisa Halaby dan Wartono melawan kotak kosong.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata hakim Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2/2025).
MK memerintahkan KPU Kota Banjarbaru tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Pindahan yang sama dengan hari pemungutan suara 27 November 2024.
"Dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang mencantumkan Pasangan Calon nomor urut 1 Erma Lisa Halaby dan Wartono, dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar," ujar Suhartoyo.
Proses pemilihan itu, kata dia, dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon. PSU harus dilakukan dalam kurun waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.
MK menyatakan keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 harus dibatalkan.