“Kata teratur menunjukkan aktivitas wartawan yang dilakukan secara kontinu, dalam batas penalaran yang wajar dikaitkan dengan Pasal 1angka 4 UU 40/1999 prinsip teratur itu mengharuskan seorang wartawan untuk bernaung dalam perusahaan pers dalam menjalankan profesinya secara profesional,” tutur Saldi.
Menurut MK, wartawan bisa mendapatkan sematan kolumnis saat menjadi pengisi tetap ruang kolom di media. Sematan itu juga bisa diberikan kepada masyarakat yang memanfaatkan ruang media untuk menyampaikan opini.
Namun, MK menegaskan masyarakat yang rutin menuliskan tulisan opininya di media tidak bisa dikelompokkan sebagai wartawan.
“Seorang wartawan dapat menjadi pengisi tetap dalam sebuah ruang kolom yang diterbitkan secara rutin oleh sebuah media, yang bersangkutan dapat disebut sebagai kolumnis. Selain itu sebutan kolumnis dapat disematkan kepada masyarakat yang memanfaatkan ruang dalam penerbitan media cetak atau elektronik untuk menyampaikan opini pribadinya dalam rangka mengekspresikan pendapat. Namun demikian, yang bersangkutan tidak dapat dilindungi dalam rezim Pasal 8 UU 40/1999 karena tidak dapat dikategorikan sebagai profesi sebagai wartawan,” tutur Saldi.
MK mengatakan Pasal 28E ayat 2 UUD tahun 1945 telah mengatur ketentuan bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, aturan di UU Pers terkait kerja wartawan memuat ketentuan yang berbeda dan spesifik dalam kaitan perlindungan wartawan.
“Kemerdekaan pers memiliki subjek yang lebih khusus yaitu berlaku hanya bagi dunia pers, yaitu wartawan dan termasuk perusahaan pers,” jelas Saldi.