Ini artinya, biaya pergantian gubernur BI yang tidak dikelola dengan baik dapat masuk langsung ke APBN. Pemerintah harus membayar bunga lebih besar ketika menerbitkan Surat Berharga Negara.
Ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik justru terserap untuk pembayaran bunga.
Beban tersebut pada akhirnya tidak ditanggung oleh pejabat yang mengambil keputusan, tetapi oleh pembayar pajak dan masyarakat penerima layanan publik.
Ketika biaya utang meningkat, pemerintah menghadapi pilihan yang sama-sama sulit: menaikkan penerimaan, memangkas belanja, menambah utang, atau mengurangi kualitas program. Pada titik inilah persoalan kepemimpinan bank sentral berubah menjadi persoalan distribusi beban publik.
Tekanan juga dapat masuk ke sektor perbankan. Pada Rapat Dewan Gubernur 21 sampai 22 Juli 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada 5,75 persen, setelah sebelumnya melakukan pengetatan untuk mempertahankan stabilitas rupiah.