"Padahal kementerian itu baru terbentuk pada 21 Oktober 2024," tuturnya.
Keberatan lainnya berkaitan dengan uraian unsur pemaksaan dalam dakwaan. Soesilo menilai jaksa tidak menjelaskan secara terperinci tindakan Silmy yang disebut memenuhi unsur 'memaksa seseorang'.
Menurut dia, dakwaan memang menyebut adanya 10 pemohon yang dipaksa, tetapi tidak menjelaskan waktu kejadian, cara pemaksaan, maupun pihak yang melakukannya.
"Surat dakwaan tidak menguraikan kekuasaan Wakil Menteri yang disalahgunakan," ucapnya.
Sebelumnya, Silmy Karim membantah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA. Dia bahkan mengaku menjadi korban kriminalisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Silmy saat membacakan nota perlawanan terhadap surat dakwaan JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).