“Negara harus menjamin kebutuhan air untuk rakyatnya. Jadi, kebutuhan rakyat harus tercukupi,” ujar dia.
Menurut Sungkono, dalam Pasal 47 ditegaskan bahwa penggunaan sumber daya air untuk usaha bisa diselenggarakan apabila air untuk kebutuhkan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta sepanjang ketersediaan air masih tercukupi. Jadi, kebutuhan rakyat terpenuhi, kemudian masih ada sisa, baru boleh digunakan untuk usaha.
Selain perizinan, UU itu juga mengatur soal ancaman pidana. Salah satunya Pasal 70 huruf c menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan penjara paling singkat setahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar.
“Itu juga berlaku bagi mereka yang melakukan kegiatan konstruksi dan nonkontruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah,” ujarnya.
Mewakili Pemerintah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, RUU SDA mutlak diperlukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. RUU SDA sudah melalui proses mendalam dan dengan ini Presiden menyetujui RUU SDA disahkan menjadi UU.
Dengan pengesahan ini, RUU SDA akan menggantikan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Keputusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013.