Para Kepala OPD, lanjut Ganjar, juga harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar fungsi pelayanan tidak terganggu dan tetap berjalan dengan baik.
"Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah ini, akan berlaku sejak Rabu (18/3) sampai dengan 31 Maret 2020. Nantinya akan kami evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada," katanya.
Kendati demikian, keputusan yang memperbolehkan ASN bekerja di rumah itu tidak berlaku bagi seluruh pegawai di tujuh rumah sakit milik Pemprov Jateng.
Tujuh rumah sakit itu adalah RSUD Dr Moewardi Surakarta, RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD Kelet Jepara, RSJD Solo, RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang, RSJD Dr RM Soedjarwadi Klaten, dan RSUD Tugurejo Semarang.
"Semua pegawai di tujuh rumah sakit yang disiagakan untuk penanganan Covid-19, tetap wajib masuk untuk melayani masyarakat," ujar Ganjar.