Hari Pajak 2025, DJP Targetkan Penerimaan Rp2.189 Triliun hingga Komitmen Tax Ratio 11 Persen

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan komitmennya mengejar target penerimaan pajak tahun 2025 mencapai Rp2.189,3 triliun, naik 13,3 persen dari tahun lalu. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto saat memimpin peringatan Hari Pajak 2025, Senin (14/7/2025).

Bimo menuturkan, target penerimaan bukan sekadar angka, tetapi merupakan amanah rakyat yang harus dikelola dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas tinggi.

Baca Juga

Ribuan Penerbangan Dibatalkan Akibat Shutdown, Ekonomi AS Kuartal IV Terancam Negatif

“Penerimaan pajak bukan hanya soal angka. Ia adalah amanah dari rakyat, dan harus dikelola dengan kejujuran serta keberanian menghadapi segala bentuk tekanan eksternal,” ucap Bimo. 

Bimo juga menekankan pentingnya menjaga marwah institusi perpajakan, dengan menanamkan nilai integritas, profesionalisme, dan dedikasi kepada seluruh pegawai. DJP pun memastikan perlindungan hukum bagi pegawai yang menjalankan tugas sesuai aturan.

Baca Juga

Termasuk Padel! Ini Daftar Fasilitas Olahraga Kena Pajak Hiburan 10 Persen di Jakarta

“Pajak adalah wujud gotong royong bangsa dalam membiayai kesejahteraan bersama,” kata dia.

Dengan mengusung tema “Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh”, DJP juga menegaskan langkah konkret menuju tax ratio 11 persen, sebagai indikator kontribusi pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk mendukung pencapaian tersebut, DJP terus memperkuat reformasi perpajakan, termasuk pembangunan sistem administrasi Coretax dan peluncuran Taxpayers’ Charter (Piagam Wajib Pajak) sebagai bentuk penghormatan terhadap peran Wajib Pajak. Piagam ini dirumuskan secara partisipatif bersama pelaku usaha, asosiasi, akademisi, hingga konsultan pajak.

Di tengah tantangan eksternal, DJP juga meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam membentuk Satgassus sektor prioritas, khususnya di bidang pertambangan dan perikanan, guna mengoptimalkan penerimaan negara.

Editor: Aditya Pratama