Iran Setelah Tragedi Raisi, Penyebab Kecelakaan Heli hingga Perang Israel

Hukuman AS terhadap Iran belum berakhir. Berikutnya terjadi pada pemerintahan Presiden George HW Bush pada 1992. Saat itu Kongres meloloskan Undang-Undang Nonproliferasi Senjata Iran-Irak yang mengamanatkan sanksi terhadap negara dan entitas asing karena memasok Iran dengan teknologi senjata pemusnah massal (WMD) dan senjata konvensional canggih, seperti rudal jelajah dan pesawat penghindar radar.

Amerika Serikat kembali menambah sanksi terhadap Iran setelah terpilihnya Presiden Mahmoud Ahmadinejad pada 2005. Pasalnya, selama dua masa jabatan Ahmadinejad, Iran memperluas program nuklir dan menerapkan kebijakan luar negeri yang konfrontatif terhadap Barat. 

Setelah itu sanksi juga dijatuhkan selama pemerintahan Presiden Barack Obama yakni pada 2017. Kongres AS meloloskan Undang-Undang Melawan Musuh Amerika melalui Sanksi. Iran dijatuhi sanksi atas penjualan atau pengalihan peralatan militer atau bantuan teknis atau keuangan yang terkait kepada Iran.

Iran Pasca-Kepergian Raisi

Konstitusi Iran mengamanatkan jika seorang presiden meninggal dunia, maka wakil presiden pertama akan menggantikannya. Dalam kasus kepergian Raisi, maka wapres pertamanya Mohammad Mokhbar menjabat sebagai presiden sementara. Dia bersama dengan dua pejabat lain memiliki waktu maksimal 50 hari, sejak kematian Raisi, untuk menggelar pemilihan presiden (pilpres). 

Diputuskan pilpres akan digelar lebih cepat yakni pada 28 Juni 2024. Presiden Iran menjabat selama 4 tahun.

Kepergian Raisi diyakini tak akan mengubah kebijakan Iran, baik di dalam maupun luar negeri. Mohammad Mokhbar merupakan orang dekat Raisi yang paham betul bagaimana kebijakan partnernya.

Demikian halnya dengan kebijakan presiden terpilih nanti pasca-pilpres 28 Juni. 

Raisi dikenal sebagai orang dekat Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Bahkan, jika tak meninggal, Raisi disebut-sebut akan menjadi pengganti Khamenei sebagai pemimpin agung.

Bukan hanya Raisi, orang-orang pemerintahan di sekelilingnya juga loyalis Khamanei.

Seperti diketahui, Raisi memiliki latar belakang sebagai penegak hukum yang keras. Dia pernah menjabat sebagai jaksa di tingkat wilayah hingga Jaksa Agung.

Nama Raisi justru lebih dikenal saat menjabat jaksa. Sikap kerasnya terlihat dalam menangani kasus unjuk rasa di Iran. Sebagai jaksa muda di Teheran, dia menjadi salah satu anggota panel hakim yang mengawasi eksekusi terhadap ratusan tahanan politik di Teheran pada 1988. 

Kemudian dalam Pilpres Iran 2021 kemenangannya sebenarnya sudah diprediksi. Rival-rival politiknya dari kelompok konservatif dan moderat didiskualifikasi dari pencalonan oleh badan pengawas. Praktis, semua institusi pemerintah Iran berada di bawah kendali kelompok garis keras yang setia kepada Khamenei.

Dia juga dikenal sebagai sosok tak kenal kompromi terhadap musuh-musuh negara, termasuk soal perjanjian nuklir. Raisi mendapat dukungan penuh dari Khamenei terkait sikapnya dalam kebijakan nuklir.

Seperti diketahui, AS, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, menarik diri dari kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 2018. Sejak itu AS kembali menjatuhkan sanksi yang memukul perekonomian Iran.

Merasa dikhianati, Iran pun keluar dari kesepakatan dengan melanggar poin-poin perjanjian yakni dengan meningkatkan pengayaan uranium sampai melebihi batas yang ditentukan. Inilah yang menjadi ketakutan Israel bahwa Iran sedang membuat senjata nuklir. Bagi Israel dan juga AS, Iran adalah ancaman di kawasan.

Menariknya, Raisi meninggalkan jejak harum sebelum kepergiannya. Di bawah pemerintahannya, Iran mencapai kesepakatan damai dengan beberapa negara Arab, seperti Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. 

Sebagai contoh hubungan diplomatik antara Iran dan Saudi putus sejak 2016. Pemicunya Saudi memprotes penyerbuan para demonstran terhadap kedutaan besarnya di Teheran. Massa marah atas eksekusi mati yang dilakukan Saudi terhadap seorang ulama Syiah.

Namun pada Maret 2023, Iran dan Saudi sepakat untuk menormalisasi hubungan setelah ditengahi China. Kesepakatan ditandatangani pejabat tinggi keamanan Iran, Ali Shamkhani, dengan penasihat keamanan nasional Arab Saudi, Musaed bin Muhammad Al Aiban. Kesepakatan damai tersebut telah mendapat persetujuan dari Khamenei.