Bawaslu Gandeng PPATK Awasi Laporan Dana Kampanye Pilkada 2020

JAKARTA, iNews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan menerapkan sejumlah strategi untuk mengawasi laporan dana kampanye Pilkada 2020. Salah satunya dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTATK).

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pengawas pemilu harus memastikan kepatuhan pasangan calon (paslon) dalam melaporkan dana kampanye sesuai dengan aturan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017.

Baca Juga

Masinis Tertidur saat Kereta Penuh Sesak Ngebut di Tikungan Tajam, Para Penumpang Terbanting

Menurut dia, pengawasan dana kampanye tidak hanya terhadap sumbangan berbentuk uang, tetapi juga sumbangan barang dan jasa yang digunakan untuk berkampanye. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 yang menyebutkan bentuk dana kampanye.

"Dalam strategi pengawasan Bawaslu akan melihat kepatuhan (pasangan calon) apakah rekening khusus itu dilaporkan. Kami akan melihat kepatuhan identitas peserta kemudian apakah ada rekening koran sebagai bukti penerimaan sumber dana kampanyenya," kata Fritz, Rabu (19/8/2020).

Baca Juga

Awasi Pilkada 2020, Bawaslu Bersama KPU, KPI dan Dewan Pers Bentuk Gugus Tugas

Dia menjelaskan, Bawaslu juga akan melihat secara rinci akun bank yang dibuat untuk rekening khusus dana kampanye (RKDK), juga saldo awal dan sumber awal pembukaan rekening. Selain itu transparansi, dalam hal ini peserta pilkada harus jujur tidak mengotak-atik formulir yang sudah ditetapkan KPU.

Strategi pengawasan lainnya, Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota akan mengecek mengenai sumbangan dana kampanye yang melebihi batas. Kemudian penelusuran terhadap penyumbang dana kampanye untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian identitas penyumbang.

“Terakhir, kami berharap tidak ada afiliasi antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan peserta pemilihan saat pengecekan laporan audit kampanye,” ujarnya.

Menurut Fritz, catatan integritas dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) harus dimiliki oleh KAP yang telah ditunjuk, untuk mempertahankan kredibelitas hasil audit.

Editor: Zen Teguh