Komnas HAM Soroti Draft RUU HAM, Independensi dan Rekomendasi Mengikat Hilang

Padahal, sifat independen dicantumkan dalam Pasal 67 draf tersebut. Komnas HAM menilai tidak dicantumkannya independensi dalam bagian definisi dapat melemahkan kedudukan hukum atau legal standing lembaga tersebut.

Baca Juga

Komnas HAM Bongkar Krisis Lapas: Kelebihan Kapastian 10 Tahun hingga Akses Pemantauan Terbatas

"Tentu ini memiliki kedudukan yang kurang kuat. Meskipun di Pasal 67 disebut bersifat independen, tetapi sejak di definisi tidak didefinisikan sebagai lembaga negara yang independen. Tentu nanti kami akan memberikan catatan itu kepada DPR," katanya.

Komnas HAM menilai penegasan independensi sejak bagian definisi penting untuk memastikan kedudukan lembaga tersebut dalam menjalankan mandat pemajuan dan perlindungan HAM.

Baca Juga

Keluarga Adukan Kematian Winda Lorenza Eks Istri Polisi ke Komnas HAM, Desak Ekshumasi

Selain persoalan independensi, Komnas HAM menyoroti hilangnya klausul yang menyatakan rekomendasi lembaga tersebut mengikat secara hukum dalam draf RUU HAM per 23 September.

Dalam draf yang dipelajari Komnas HAM, sifat mengikat secara hukum disebut hanya berlaku untuk hasil mediasi. Sementara itu, hasil pemantauan dan kajian tidak lagi memiliki daya ikat hukum sebagaimana yang diharapkan Komnas HAM.