KPU: Pilkada di Sumut dan Papua Barat Paling Banyak Digugat ke MK

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima informasi adanya ratusan laporan gugatan terkait Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari laporan yang diterima KPU, Pilkada di Sumatera Utara dan Papua Barat yang paling banyak digugat ke MK.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, ada 102 laporan gugatan terkait PHPU Pilkada yang sudah masuk ke MK. Data itu diterima KPU pada Senin (21/12/2020) pukul 17.00 WIB.

Baca Juga

BBC Minta Maaf kepada Trump karena Mengedit Pidatonya, tapi Tolak Tuntutan Kompensasi Rp16,7 Triliun

"Update per Senin, 21 Desember 2020, pukul 17.00 WIB. Ada 102 permohononan, terdiri dari satu Pilgub, 11 Pilwali, dan 90 Pilbup," kata Hasyim, Senin (21/12/2020).

Dari data yang dibeberkan Hasyim, Sumatera Utara, Papua Barat, Papua, dan Maluku Utara menjadi daerah yang paling dominan melaporkan gugatan ke MK terkait PHPU Pilkada 2020.

Baca Juga

Pilkada 4 Kabupaten di Babel Tanpa Gugatan ke MK

Ada 11 laporan berasal dari Sumatera Utara. Sedangkan Papua Barat, Papua, dan Maluku Utara, masing-masing delapan laporan gugatan.

Berikut rincian laporan gugatan dari sejumlah daerah terkait PHPU Pilkada 2020, per 21 Desember 2020, pukul 17.00 WIB :

Baca Juga

Hadapi Sengketa di MK, Ini Persiapan KPU

1. Sumatera Utara: 11 laporan
2. Papua Barat: 8 laporan
3. Papua: 8 laporan
4. Maluku Utara: 8 laporan
5. Lampung: 6 laporan
6. Gorontalo: 5 laporan
7. Sulawesi Selatan: 5 laporan
8. Sulawesi Tenggara: 4 laporan
9. Sulawesi Tengah: 4 laporan
10. Nusa Tenggara Timur: 4 laporan
11. Sumatera Selatan: 4 laporan
12. Riau: 4 laporan
13. Sumatera Barat: 4 laporan
14. Maluku: 3 laporan
15. Kalimantan Timur: 3 laporan
16. Jawa Tengah: 3 laporan
17. Jawa Barat: 3 laporan
18. Bengkulu: 3 laporan.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto