Selain itu, KBRI memperkuat tim perlindungan WNI yang beranggotakan staf KBRI dan perwakilan masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa.
"Koordinatornya dipilih berdasarkan wilayah konsentrasi di mana sebagian besar warga Indonesia bermukim, misalnya di sekitar Universitas Internasional Afrika. Banyak mahasiswa Indonesia yang tinggal di daerah ini," kata Rossalis.
Sejauh ini tidak ada laporan tentang warga Indonesia yang menjadi korban atau terkena dampak langsung dari krisis politik di Sudan. Rossalis mengatakan pihaknya secara terus-menerus memantau situasi dan mengeluarkan imbauan ke warga Indonesia.
"Kami meminta agar tetap tenang tapi juga meningkatkan kewaspadaan," katanya.
Krisis berawal ketika pada akhir Desember 2018, Presiden Omar Al Bashir menerapkan kebijakan darurat yang ditujukan untuk mencegah ambruknya ekonomi Sudan.
Pemangkasan subsidi makanan dan bahan bakar memicu aksi demonstrasi di Sudan timur yang kemudian merembet hingga ke Khartoum.