Perundingan antara para jenderal dan penyelenggara protes yang berada di bawah organisasi payung Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan yang awalnya tak memperlihatkan banyak kemajuan pada akhirnya mencapai kesepakatan.
Pada 15 Mei, dewan jenderal dan perwakilan demonstran menyepakati tiga tahun masa transisi menuju pemerintah sipil.
Kedua pihak juga menyepakati struktur pemerintah baru, termasuk dewan kedaulatan, kabinet dan lembaga legislatif. Namun para jenderal membatalkan kesepakatan pada 3 Juni dan menyatakan bahwa akan ada pemilu baru dalam sembilan bulan.
Perkembangan ini diumumkan tak lama setelah aparat keamanan membubarkan pemrotes di Khartoum.
Setelah insiden ini, para pemimpin gerakan prodemokrasi mengatakan semua kontak dengan DTM dibekukan dan menyerukan"pembakangan dan pemogokan besar-besaran.