WASHINGTON, iNews.id - Amerika Serikat (AS) mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadopsi resolusi yang menyerukan otoritas pimpinan Taliban di Afghanistan segera membatalkan larangan bagi perempuan yang bekerja untuk LSM atau kuliah dan bersekolah.
Duta Besar AS untuk PBB Linda, Thomas-Greenfield mengatakan kepada dewan pada Jumat (13/1/2023), bahwa mengingat gawatnya situasi, dewan harus dengan suara bulat mengadopsi resolusi untuk mengutuk larangan tersebut.
Dewan Keamanan PPB beranggotakan 15 orang itu bertemu secara pribadi pada Jumat atas permintaan Uni Emirat Arab dan Jepang. Mereka bertemu untuk membahas keputusan pemerintahan pimpinan Taliban, yang merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021.
Belum jelas apakah semua anggota akan mendukung langkah formal dewan tersebut. Sebagai informasi, sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara mendukung dan tidak ada veto oleh Rusia, China, Inggris, Prancis atau Amerika Serikat untuk diadopsi.
Dewan Keamanan setuju dengan konsensus untuk pernyataan informal yang menyerukan partisipasi penuh, setara dan bermakna untuk perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, mencela larangan perempuan menghadiri universitas atau bekerja untuk kelompok bantuan.
Sebelum pertemuan pada hari Jumat, 11 anggota Dewan Keamanan termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Prancis mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Taliban untuk membatalkan semua tindakan penindasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
Larangan pekerja bantuan perempuan diumumkan oleh pemerintahan yang dipimpin Taliban pada 24 Desember. Laranngan ini mengikuti aturan yang diberlakukan awal bulan lalu pada perempuan yang kuliah di universitas. Anak perempuan dilarang bersekolah di sekolah menengah pada bulan Maret.