JAKARTA, iNews.id – Amnesty International Indonesia meminta aparat menghentikan penangkapan aktivis. Organisasi yang fokus pada isu-isu HAM itu juga mendesak pihak kepolisian menerbitkan SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) untuk aktivis Dandhy Laksono dan membebaskan seluruh mahasiswa yang ditahan.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyesalkan penangkapan Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu oleh Polda Metro Jaya. “Penangkapan mereka berdua walau kemudian dilepas pada akhirnya, menunjukkan bahwa polisi justru menjauh dari nilai-nilai HAM yang harus mereka implementasikan dalam menjalankan tugas,” kata Usman dalam siaran persnya, Jumat (27/9/2019).
Menurut Usman, apa yang dilakukan kepolisian jelas bentuk pelanggaran HAM, khususnya atas jaminan kemerdekaan berpendapat. “Mendukung aksi mahasiswa melalui daring crowd-funding bukanlah tindak pidana. Begitu pula, dengan menyatakan pendapat, mengekspos pelanggaran HAM di Papua, atau menggalang dukungan masyarakat dalam mengkritik kebijakan pemerintah melalui media sosial,” tuturnya.
Secara spesifik, kata dia, polisi telah melakukan intimidasi terhadap Ananda Badudu dengan melakukan penangkapan walaupun setelah pemeriksaan polisi melepaskan dia dari semua sangkaan. “Cara itu adalah intimidasi dengan menggunakan hukum. Pembebasan tersebut tidak menggugurkan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta Divisi Propam Polri untuk memeriksa penyidik yang menangani dan menangkap Ananda Badudu. “Penangkapan dan pemeriksaan atas Ananda tersebut tak seharusnya terjadi hanya karena dia melakukan aktivitas damai di media sosial. Itu adalah wujud partisipasi seorang warga negara yang ingin mengawal jalannya pemerintahan yang baik,” katanya.