Stimulus fiskal untuk menangani dampak Covid-19 juga dilakukan oleh negara-negara lain di dunia. Bahkan stimulus fiskal Indonesia ternyata masih lebih rendah dari negara tetangga di kawasan ASEAN. Stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 Indonesia bernilai 2,4 miliar dolar AS (0,2% dari PDB Indonesia).
Sedangkan Thailand menggelontorkan 3,9 miliar dolar AS (0,72% dari PDB-nya), Singapura sebesar 4,6 miliar dolar AS (1,24% dari PDB-nya) dan Malaysia mencapai 4,8 miliar dolar AS (1,32% dari PDB-nya). Dengan demikian, negara lain dengan penduduk yang lebih sedikit ternyata lebih serius untuk memberikan stimulus fiskal dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19. Agar stimulus fiskal lebih tepat, cepat, efektif dan efisien, maka sejumlah strategi perlu untuk dilakukan.
Pertama, pemerintah memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dapat dieksekusi dengan cepat dengan mempersiapkan aturan pendukung, petunjuk teknis dan kelembagaan. Selama ini, permasalahan lambatnya birokrasi menjadi kendala utama dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia.
Kedua, anggaran kesehatan segera dieksekusi khususnya untuk pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan. Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19, tenaga kesehatan sudah selayaknya dilindungi dan difasilitasi lebih baik.
Pemerintah perlu juga memberikan instruksi kepada BUMN dan mengajak keterlibatan swasta untuk memproduksi alat kesehatan dan fasilitas rumah sakit rujukan. Insentif perpajakan perlu diberikan bagi perusahan yang terlibat untuk memproduksi kebutuhan tersebut.
Ketiga, untuk memastikan bahwa kelompok ekonomi bawah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melalui program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Pra Kerja serta subsidi listrik harus segera direalisasikan. Daya beli masyarakat miskin atau masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat penyebaran Covid-19 harus tetap terjaga agar tidak terjadi dampak sosial yang lebih buruk. Demikian pula cicilan kredit yang dimiliki masyarakat berpenghasilan harus ditangguhkan agar tidak menjadi beban berat dalam belanja sehari-hari.
Keempat, membantu keberlangsungan operasional industri khususnya pada sektor yang terpapar parah seperti manufaktur, transportasi, manufaktur, perdagangan, akomodasi/restoran (pariwisata) dan industri padat karya yang mengalami penurunan omset cukup tajam seperti media massa, dan pertanian/perkebunan. Komunikasi pemerintah dengan pelaku usaha perlu dibangun untuk memberikan program insentif lebih tepat dan bijaksana.
Kelima, mendorong pemerintah daerah melakukan harmonisasi kebijakan di daerah dengan melalui penyesuaian ulang (re-arragement) terhadap terhadap belanja pemerintah daerah dengan mengalihakan belanja non produktif kepada belanja produktif (belanja modal) dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Keenam, melakukan koordinasi dan melibatkan langsung dengan BPK/KPK/Aparatur Hukum dalam penyusunan dan pengawasan pemanfaatan anggaran guna mencegah penyalahgunaan anggaran.
Ketujuh, menggalang kepedulian sosial antarmasyarakat untuk saling tolong-menolong guna meringankan beban hidup kelompok masyarakat yang terdampak Covid-19. Stimulus fiskal Rp405,1 triliun masih sangat rendah dibandingkan PDB Indonesia yang mencapai Rp16.000triliun. Untuk itu, keterlibatan masyarakat dalam bentuk bantuan finansial dan nonfinansial dapat membantu meringankan beban kelompok masyarakat yang terkena dampak Covid-19.