Keenam, melakukan koordinasi dan melibatkan langsung dengan BPK/KPK/Aparatur Hukum dalam penyusunan dan pengawasan pemanfaatan anggaran guna mencegah penyalahgunaan anggaran.
Ketujuh, menggalang kepedulian sosial antarmasyarakat untuk saling tolong-menolong guna meringankan beban hidup kelompok masyarakat yang terdampak Covid-19. Stimulus fiskal Rp405,1 triliun masih sangat rendah dibandingkan PDB Indonesia yang mencapai Rp16.000triliun. Untuk itu, keterlibatan masyarakat dalam bentuk bantuan finansial dan nonfinansial dapat membantu meringankan beban kelompok masyarakat yang terkena dampak Covid-19.
Kedelapan, koordinasi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menambah keyakinan masyarakat terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Perlu dilakukan analisis dan evaluasi kebijakan dampak virus corona terhadap Indonesia dari waktu ke waktu, pengamatan kondisi eksternal, dan mengambil langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu membangun transparansi, akuntabilitas dan komunikasi terhadap seluruh pemangku kepentingan untuk mencari formulasi yang tepat guna menghasilkan kebijakan yang kredibel.