Kedua, anggaran kesehatan segera dieksekusi khususnya untuk pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan. Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19, tenaga kesehatan sudah selayaknya dilindungi dan difasilitasi lebih baik.
Pemerintah perlu juga memberikan instruksi kepada BUMN dan mengajak keterlibatan swasta untuk memproduksi alat kesehatan dan fasilitas rumah sakit rujukan. Insentif perpajakan perlu diberikan bagi perusahan yang terlibat untuk memproduksi kebutuhan tersebut.
Ketiga, untuk memastikan bahwa kelompok ekonomi bawah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melalui program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Pra Kerja serta subsidi listrik harus segera direalisasikan. Daya beli masyarakat miskin atau masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat penyebaran Covid-19 harus tetap terjaga agar tidak terjadi dampak sosial yang lebih buruk. Demikian pula cicilan kredit yang dimiliki masyarakat berpenghasilan harus ditangguhkan agar tidak menjadi beban berat dalam belanja sehari-hari.
Keempat, membantu keberlangsungan operasional industri khususnya pada sektor yang terpapar parah seperti manufaktur, transportasi, manufaktur, perdagangan, akomodasi/restoran (pariwisata) dan industri padat karya yang mengalami penurunan omset cukup tajam seperti media massa, dan pertanian/perkebunan. Komunikasi pemerintah dengan pelaku usaha perlu dibangun untuk memberikan program insentif lebih tepat dan bijaksana.
Kelima, mendorong pemerintah daerah melakukan harmonisasi kebijakan di daerah dengan melalui penyesuaian ulang (re-arragement) terhadap terhadap belanja pemerintah daerah dengan mengalihakan belanja non produktif kepada belanja produktif (belanja modal) dan bantuan sosial yang tepat sasaran.