Stimulus Fiskal Melawan Covid-19
Pemerintah semakin serius untuk melawan dampak ekonomi akibat Covid-19. Tambahan anggaran Rp405,1 triliun disiapkan pemerintah guna menahan dampak pendemi ke sektor ekonomi dan sosial. Tambahan dana dalam APBN 2020 tersebut dialokasikan untuk empat sektor utama yang terpapar yaitu belanja bidang kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) Rp 70,1 triliun, dan pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun.
Tambahan belanja pemerintah memang sudah sepantasnya untuk dilakukan. Penerbitan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 harus segera disahkan ke Undang-undang untuk mempercepat eksekusi anggaran dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial.
Stimulus fiskal untuk menangani dampak Covid-19 juga dilakukan oleh negara-negara lain di dunia. Bahkan stimulus fiskal Indonesia ternyata masih lebih rendah dari negara tetangga di kawasan ASEAN. Stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 Indonesia bernilai 2,4 miliar dolar AS (0,2% dari PDB Indonesia).
Sedangkan Thailand menggelontorkan 3,9 miliar dolar AS (0,72% dari PDB-nya), Singapura sebesar 4,6 miliar dolar AS (1,24% dari PDB-nya) dan Malaysia mencapai 4,8 miliar dolar AS (1,32% dari PDB-nya). Dengan demikian, negara lain dengan penduduk yang lebih sedikit ternyata lebih serius untuk memberikan stimulus fiskal dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19. Agar stimulus fiskal lebih tepat, cepat, efektif dan efisien, maka sejumlah strategi perlu untuk dilakukan.
Pertama, pemerintah memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dapat dieksekusi dengan cepat dengan mempersiapkan aturan pendukung, petunjuk teknis dan kelembagaan. Selama ini, permasalahan lambatnya birokrasi menjadi kendala utama dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia.