JAKARTA, iNews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan terkait Covid-19 saat Pilkada Serentak 2020. Bawaslu meminta agar sanksi itu tidak sampai berupa penghilangan hak suara.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, partisipasi pemilih perlu menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Menurutnya, pemilih yang telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memiliki KTP elektronik telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya.
"Kalau ada yang tidak mau pakai atau tidak bawa masker bagaimana? Padahal telah melengkapi persyaratan. Ini harus ada aturan yang tegas," kata Abhan, Minggu (16/8/2020).
Dia menuturkan, penyelenggara dan masyarakat perlu bekerja sama soal penerapan protokol kesehatan ini. Demikian pula dengan penyelenggara pemilu, harus menjamin ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas dan para pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).
Abhan mengingatkan, ada empat asas yang menjadi landasan Bawaslu dalam upaya menjaga agar hak-hak pemilih dan peserta dapat terpenuhi. Pertama, asas salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Kedua, asas vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan).
Ketiga, asas democracy is goverment of the people, by the people, and for the people (demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
"Pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi spirit mengawasi pilkada pada masa tatanan baru Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.
Untuk diketahui, sanksi ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan Pilkada tertuang dalam Pasal 11 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.
Berikut bunyi pasal mengenai hal tersebut: