Kasus yang ditangani Kejagung tersebut berkaitan dengan dugaan manipulasi transaksi ekspor bubur kertas kepada perusahaan afiliasi sepanjang 2008 hingga 2025. Penyidik menduga transaksi dilakukan melalui modus under invoicing.
Produk dissolving pulp disebut dijual dengan nama high alpha pulp. Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar, praktik tersebut berdampak terhadap nilai pajak badan yang diterima negara.
"Sehingga berdampak pada penurunan nilai pajak badan atau perusahaan dari yang seharusnya diterima oleh negara," kata Saiful, Rabu (12/8/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp2 triliun. Kejagung telah menetapkan dua aparatur sipil negara (ASN) DJP sebagai tersangka, yakni BP dan SR.
Keduanya ditahan selama 20 hari sejak 12 Agustus 2026 di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Hingga kini, belum ada pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka.