Oleh karena itu, dia menepis adanya nuansa politis dalam proses penyidikan perkara di Kemnaker. "Kami paham betul bahwa ini adalah tahun politik, tetapi kami berharap jangan bawa KPK ke persoalan-persoalan politik yang sedang berlangsung," ucap Ali.
Ali menambahkan, laporan terkait dugaan korupsi di Kemnaker sudah diterima KPK sejak tahun lalu. KPK kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan ditemukan dua alat bukti.
Menurutnya, KPK kemudian meningkatkan laporan tersebut ke tahap penyidikan pada Agustus 2023. "Penyelidikan itu tidak sehari, dua hari, itu proses panjang, mulai dari analisis, pengumpulan alat bukti, data informasi, itu butuh waktu panjang," kata Ali.
"Kalau kemudian naik proses penyidikan di bulan Juli dan sprindik Agustus, itu juga masih jauh dari proses yang saya kira teman-teman dan masyarakat tahu, ada proses politik tentang pencapresan atau calon wapres di tahun 2024 gitu," tuturnya.
Sebagaimana diberitakan, KPK sedang menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker. Pengadaan tersebut diduga merugikan keuangan negara yang jumlah pastinya masih dalam proses penghitungan.
Muncul isu penyidikan kasus baru tersebut bernuansa politis. Sebab, kasus itu menyeret nama Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.