Pemerintah sering menjelaskan pelemahan rupiah sebagai persoalan pasar keuangan. Bagi rakyat, persoalannya jauh lebih konkret. Rupiah lemah menaikkan harga bahan baku impor, obat, peralatan kesehatan, pangan tertentu, pakan ternak, mesin produksi, perangkat elektronik, dan energi.
Pelaku usaha kecil tidak selalu dapat melakukan lindung nilai. Mereka akhirnya menaikkan harga, mengurangi produksi, menunda perekrutan, atau menerima margin yang semakin tipis.
Kenaikan suku bunga juga memiliki korban. Keluarga yang membutuhkan kredit rumah, mahasiswa yang keluarganya bergantung pada pinjaman usaha, UMKM yang membutuhkan modal kerja, dan perusahaan yang mempertimbangkan ekspansi harus menghadapi biaya dana yang lebih tinggi.
Kebijakan moneter yang ketat memang diperlukan untuk menjaga rupiah, tetapi biaya sosialnya menjadi tidak adil apabila tekanan itu berasal dari kebijakan fiskal yang tidak cukup disiplin.
Posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 mencapai 444,4 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, utang luar negeri pemerintah mencapai 217,3 miliar dolar AS. Rasio utang luar negeri terhadap PDB memang masih sekitar 29,9 persen dan sebagian besar berjangka panjang. Akan tetapi, setiap pelemahan rupiah tetap meningkatkan nilai rupiah kewajiban dalam valuta asing serta memperbesar tekanan terhadap neraca pemerintah dan korporasi yang memiliki eksposur dolar.