Masa Depan Demokrasi di Tengah Transisi Kekuasaan

Secara internal ini tercermin dari penghapusan Dwi Fungsi ABRI hingga penghapusan fraksi ABRI di parlemen. Sementara untuk relasi sosial kemasyarakatan tidak terjadi lagi pengekangan seperti di masa lampau.

Ketentuan agar militer dapat berbisnis dan reposisi militer di jabatan sipil merupakan langkah yang harus ditentang. Ketentuan ini bukan saja mereduksi demokrasi, namun dapat mengundang persoalan di masa mendatang. 

Melihat pada sejarah, menurut Nugroho Pratomo (1999) keterlibatan ABRI di masa lampau dalam urusan ekonomi memiliki andil bagi terciptanya krisis ekonomi.

Melegitimasi militer terlibat ke dalam urusan bisnis dan ekonomi sangatlah rentan menciptakan konflik kepentingan yang akhirnya bisa mencederai prinsip persaingan sehat. Seseorang yang bertindak sebagai aktor bisnis sekaligus regulator tidak akan membawa dampak positif bagi perkembangan bisnis karena besarnya campur tangan dan kepentingan politis di baliknya.

Terakhir,  akrobat legislasi terkait revisi UU No.2/2002 tentang Polri. Klausul yang mengatur kewenangan kepolisian dalam memblokir dan memutus akses ruang siber rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi. Sedangkan dalam hal penyadapan dan intelijen juga dikhawatirkan bisa melanggar privasi dan hak asasi manusia serta digunakan untuk kepentingan politik.

Daulat Parpol

Partai politik memiliki relevansi dalam demokrasi karena peranannya yang strategis dalam kekuasaan maupun sosial kemasyarakatan. Kendati partai politik merupakan pilar dalam sistem yang demokratis (Elmer Eric Schattschneider, 1975), tapi realitas kepartaian di Indonesia menunjukkan persoalan serius sehubungan dengan ideologi partai, melembaganya kepemimpinan yang personal dan oligarki dan kartelisasi politik.