Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun, Ini Rincian Sumbernya
JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp46,36 triliun.
Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor utama, yakni PPN PMSE, pajak transaksi aset kripto, pajak teknologi finansial (fintech), serta pajak pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat secara signifikan.
“Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital,” kata Bimo dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/11/2026).
Secara terperinci, PPN PMSE menyumbang Rp46,36 triliun. Selanjutnya, penerimaan Pajak SIPP mencapai Rp6,02 triliun, pajak transaksi fintech sebesar Rp5,5 triliun, dan pajak transaksi aset kripto senilai Rp2,23 triliun.
Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Tidak terdapat penunjukan baru maupun perubahan data pemungut sepanjang Oktober.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah aktif memungut dan menyetorkan PPN. Akumulasi penerimaannya mencapai Rp46,36 triliun sejak kebijakan tersebut diberlakukan pada 2020.
Setoran PPN PMSE terus meningkat setiap tahun. Pada 2020, penerimaan tercatat Rp731,4 miliar, kemudian naik menjadi Rp3,9 triliun pada 2021 dan Rp5,51 triliun pada 2022.
Selanjutnya, penerimaan mencapai Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, dan Rp10,32 triliun pada 2025. Sementara itu, sepanjang Januari hingga Oktober 2026, setoran PPN PMSE mencapai Rp10,69 triliun.
Dari sektor aset kripto, penerimaan pajak mencapai Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri senilai Rp881,82 miliar.
Setoran pajak kripto berasal dari realisasi Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, dan Rp796,74 miliar pada 2025.
Sementara itu, penerimaan dari sektor ini sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp341,61 miliar.
Sektor teknologi finansial atau fintech juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Hingga 31 Oktober 2026, total pajak dari sektor tersebut mencapai Rp5,5 triliun.
Penerimaan itu terdiri atas PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun. Kemudian, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,28 miliar.
Adapun kontribusi terbesar berasal dari PPN dalam negeri yang mencapai Rp3,24 triliun.
Secara historis, setoran pajak fintech tercatat Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, dan Rp1,37 triliun pada 2025. Sementara itu, penerimaan sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp1,09 triliun.
Selain PMSE, kripto, dan fintech, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) turut menyumbang penerimaan pajak.
Hingga akhir Oktober 2026, penerimaan Pajak SIPP mencapai Rp6,02 triliun. Angka tersebut berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN senilai Rp5,57 triliun.
Realisasi penerimaan Pajak SIPP tercatat Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, dan Rp1,23 triliun pada 2025.
Sementara itu, sepanjang Januari hingga Oktober 2026, setoran Pajak SIPP mencapai Rp1,95 triliun.
Bimo menegaskan pertumbuhan ekonomi digital perlu didukung ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan. Karena itu, DJP terus memperkuat administrasi serta mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis dan transaksi digital.
“DJP terus memperkuat sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam,” ungkap Bimo.
Melalui penguatan tersebut, DJP berupaya memastikan sektor ekonomi digital memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. Langkah ini juga ditujukan untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.
Data utama penerimaan pajak ekonomi digital realisasi hingga 31 Oktober 2026.
PPN PMSE Rp46,36 triliun
Pajak SIPP Rp6,02 triliun
Pajak fintech Rp5,5 triliun
Pajak kripto Rp2,23 triliun
Editor: Donald Karouw