Sebagai balasannya, selama empat tahun terakhir Pemerintah China mengetatkan keamanan terhadap warga Xinjiang. Langkah itu dipandang sebagai yang paling ketat dari negara kepada warganya sendiri.
Hal ini mencakup penggunaan teknologi berskala besar, seperti memasang kamera pengenal wajah, perangkat pemantauan yang mampu membaca isi ponsel, serta pengumpulan data biometrik secara massal.
Tak hanya itu, sanksi hukum diterapkan untuk menekan identitas dan praktik keislaman, antara lain melarang hijab, janggut panjang, pengajaran keagamaan untuk anak-anak, hingga melarang nama-nama Islam.
Kebijakan tersebut menandai perubahan fundamental dalam pemikiran para pejabat Pemerintah China, yaitu separatisme tidak lagi dianggap sebagai masalah individu tertentu, tapi masalah yang inheren pada budaya Uighur dan Islam secara umum.
Hal ini mengemuka ketika Pemerintah China di bawah Presiden Xi Jinping mengetatkan kendali terhadap masyarakat sehingga kesetiaan terhadap Partai Komunis harus didahulukan ketimbang loyalitas kepada keluarga dan agama.